PALEMBANG, Silpos – Wakil Bupati Musi Rawas, Hj Suwarti bersama Ketua TP-PKK Musi Rawas, H Riza Novianto Gustam menghadiri Rekonsiliasi Stunting dan Sinkronisasi Peran TPPS Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sumsel di Hotel Novotel Palembang, Kamis (08/09/2022).
Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, H Mawardi Yahya sekaligus sebagai Ketua TPPS Sumsel mengatakan diperlukan komitmen, koordinasi dan partisipasi mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan hingga lini lapangan untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu.
Wabup Mura Hj Suwarti didampingi Ketua TP PKK H Riza Novianto Gustam beserta beberapa pimpinan OPD
Kegiatan rekonsiliasi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2022 merupakan salah satu upaya dan komitmen bersama BKKBN, Pemprov Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menyukseskan program ini khususnya di Sumsel.
Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Wagub bahkan menginstruksikan agar OPD-OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel juga Kabupaten/Kota membuat sebuah kebijakan dan program terkait dalam rangka penurunan stunting di Sumsel. Dan mendukung arahan Presiden yang menargetkan penurunan angka stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang.
Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas sesuai instruksi dan arahan Pemrov dan Pemerintah pusat telah melakukan kerjasama dengan Forkompimda dalam upaya penurunan Kasus Stunting, pada 9 Agustus 2022 lalu.
Wabup Musi Rawas Hj Suwarti bersama Ketua TP PKK Kabupaten Musi Rawas H Riza Novianto Gustam
Forkopimda dimaksud, yakni Polres Musi Rawas, Kodim 0406 Lubuklinggau, Pengadilan Agama Lubuklinggau dan Kantor Kemenag Musi Rawas serta BNN Kabupaten Musi Rawas.
Kemudian kerjasama dan sinergitas OPD dilingkungan Pemkab Musi Rawas, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dengan 8 OPD terkait yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan (DPPPA), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Disdukcapil, Diskominfo dan 5 stakeholder (TP PKK, Kwarcab Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Asosiasi Camat dan Asosiasi Kades).
Saat itu, Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menjelaskan hasil survey menunjukkan ada penurunan kasus stunting di Musi Rawas namun masih berat karena belum mencapai target nasional.
“Untuk Kabupaten Musi Rawas tahun ini, ada penurunan stunting dari tahun lalu 35 persen menjadi 28,3 persen tahun ini sedangkan target nasional 24,8 persen.
Dan target nasional pada tahun 2024 nanti adalah 14 persen. Artinya dalam setiap tahun kita harus menurunkan 4,76 persen untuk mencapai target pada 2024,” ungkap Bupati.
Bupati mengharapkan ada perbaikan desa lokus stunting dari sebelumnya. Dari desa lokus 130 desa menjadi 31 lokus intervensi stunting di Kabupaten Musi Rawas. Dengan percepatan ini diharapkan segera mencapai Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (Mantab) terutama bidang kesehatan masyarakat.
Bupati juga mengharapkan, pencapaian 14 persen target nasional pada 2024 akan dapat dicapai bila masing-masing OPD, unit kerja dan stakeholder saling bersinergi, penguatan kerjasama saling membantu dan bergotong royong mencapainya. (Rls)
